STOP MONOPOLI PGRI SUMSEL....!Ratusan Massa KPP Demo Minta PB PGRI Ambil Alih Konferda PGRI Sumsel
PALEMBANG - Ratusan orang dari Koalisi Penyelamat Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (KPP Sumsel) terlihat melakukan aksi demo di depan Gedung Guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI Sumsel) yang terletak di Jalan A. Yani, Seberang Ulu II Palembang pada, Jumat (27/12/24).
Di lokasi aksi, massa pendemo dengan membawa spanduk dan banner yang dikoordinir oleh koordinator aksi mulai berorasi diatas mobil komando menyuarakan aspirasinya. Dengan membawa umbul-umbul celana dalam wanita dan Banner bergambar 3 orang pengurus PGRI Sumsel, pendemo menyimbolkan itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap PGRI yang dinilai tidak tegas dan adanya monopoli serta ketidak demokratisan dalam proses pemilihan Ketua PGRI Sumsel.
Koordinator aksi, Mukri yang didampingi Ari Anggara, Aan Pirang, Tungau dan Luge serta Hery PP, Hardayah, Adi Simba dan M
Djamil dalam orasi aksinya menjelaskan bahwa aksi hari ini dalam rangka menyampaikan suara aspirasi menyelamatkan pendidikan di Sumsel. Untuk pemberitahuan aksinya sendiri sudah dimasukan ke Polretabes Palembang dan aksi ini pun sudah sesuai dengan SOP serta sudah memberikan surat ke pengurus PGRI.
"Stop monopoli PGRI Sumsel. Jangan dijadikan organisasi guru ini sebagai tempat untuk kepentingan pribadi. Kami juga meminta dalam menyampaikan aspirasi kali ini kami tidak ingin adanya benturan karena Sumatera Selatan adalah zero konflik," ujar Mukri.
Peran seorang guru sangatlah penting dalam mendidik anak-anak kita. Guru adalah orang yang membimbing kita dengan sabar dan telaten tentang hal-hal baik dalam hidup ini. Maka sudah selayaknya guru atau organisasi guru ini bebas dari monopoli dan campur tangan pihak-pihak yang hanya memanfaatkan PGRI demi dirinya sendiri dan kroni, jelas Mukri.
"Disaat Kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Sekutu saat Perang Dunia II, apa yang dikatakan oleh Kaisar Jepang, Hirohito bukan menanyakan berapa banyak pasukan yang tersisa tetapi dirinya berkata masih berapa banyak guru yang masih hidup. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya peran seorang guru dalam sebuah Negara dan Bangsa," kata Mukri.
Mukri juga mengatakan bahwa terkait aksi KPP Sumsel bahwa terdapat dugaan indikasi tidak aspiratif dalam proses pemilihan Ketua PGRI Sumsel dan diduga tidak demokratis karena terindikasi pemilihan Ketua PGRI sudah dikondisikan, imbuhnya.
"Kami mempertanyakan proses dan syarat dalam pemilihan Kepala PGRI Sumsel yang diduga terindikasi adanya monopoli, adanya king kali kong yang tidak demokratis dan tidak mencerminkan karakter guru. Karena organisasi PGRI ini harus menjadi ujung tombak dalam perbaikan sistem pendidikan di Sumsel ini maka ini harus menjadi catatan bagi kita semua khususnya bagi PB PGRI Pusat," ungkapnya.
Selain itu, Ari Anggara yang juga koordinator aksi turut menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa Konferensi Daerah (Konferda) PGRI Sumsel yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 di Hotel Beston Palembang dinilai syarat dengan konspirasi dan diduga pemilihan Ketua PGRI sudah dikondisikan.
"Maka dari itu, kami dari Koalisi Penyelamat Pendidikan Sumsel melakukan aksi demo ini sebagai sarana perjuangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumsel," ujar Ari Anggara.
Dalam aksinya, KPP Sumsel menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Meminta PB PGRI Pusat segera turun langsung ke Sumsel untuk menghentikan dan mengambil alih pemilihan Ketua PGRI Sumsel karena diduga ada pelanggaran dan tidak demokratis.
2. Meminta PB PGRI Pusat mengubah Keputusan persyaratan khusus pendaftaran Calon Ketua dan Pengurus PGRI Sumsel karena diduga tidak sesuai AD/ART.
3. Meminta PB PGRI melalui akuntan publik untuk mengaudit seluruh keuangan PGRI Sumsel yang berasal dari iuran anggota.
4. Copot Ketua YPLP PGRI Sumsel (Dasmen) karena diduga bekas seorang Narapidana.
5. Meminta Kejati Sumsel untuk tangkap dan periksa harta kekayaan Ketua PGRI Sumsel dan seluruh pengurusnya.
Ditempat yang sama, Ahmad Zulinto selaku Ketua PGRI Sumsel sesaat setelah menjumpai massa aksi turut menyampaikan pendapatnya kepada wartawan dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan aksi tadi tentang adanya Konferensi abal-abal, tidak demokratis adalah tidak benar.
"Konferensi ini adalah amanat Kongres dan kita akan melaksanakan itu. Semua langkah-langkah dan tahapan-tahapan didalam pelaksanaan Konferensi sudah sesuai dengan AD/ART dan terdokumen," ungkap Ahmad Zulinto.
Ahmad Zulinto juga menuturkan bahwa pihaknya sudah membentuk panitia dan melakukan rapat-rapat. Persoalan pencalonan apakah tunggal atau lebih dari satu itu urusan Kabupaten/Kota.
"Tidak ada pelanggaran-pelanggaran disitu. Kami sudah sesuaikan dengan langkah-langkah dan terdokumen. Insyallah kami tidak akan menyimpang dan saya yakinkan juga tidak ada monopoli dalam pemilihan Ketua PGRI Sumsel. Itu salah mereka sendiri, kenapa sudah lewat 1 bulan baru daftar, kan sudah jelas 1 bulan sebelum Konferensi," tutup Ahmad Zulinto.
Perlu diketahui bahwa aksi yang dilakukan oleh KPP Sumsel ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan berjalan dengan damai serta bubar secara tertib.
Reporter:Mulyadi