Ketua Koalisi Aktivis Rakyat Bawa Yan Coga Desak Pj Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah Tinggalkan Rumah Dinas Wagub Sumsel: Kami Akan Tarik Paksa
PALEMBANG – Koalisi Aktivis Rakyat Bawah (KARB) akan menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 11 Desember 2024, di Palembang. Aksi ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di dua lokasi: Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
Sekitar 50 orang massa diperkirakan hadir untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima media, KARB mendesak Pejabat (Pj) Wali Kota Palembang, Cheka Virgowansyah, segera meninggalkan Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumsel. Mereka menilai tindakan tersebut melanggar aturan penggunaan fasilitas negara.
“Kami curiga ada indikasi korupsi dalam penggunaan rumah dinas ini,” tulis Yan Coga, Koordinator Aksi KARB.
KARB memberikan ultimatum 3×24 jam kepada Cheka untuk hengkang dari rumah dinas tersebut. Jika tuntutan itu diabaikan, mereka mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk melakukan tindakan tegas.
“Kami akan tarik paksa bersama masyarakat Sumsel,” ujar salah satu koordinator aksinya.
Selain itu, KARB juga meminta Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menghentikan kebijakan yang dianggap merusak tatanan birokrasi di Sumsel. Kebijakan yang dimaksud termasuk memperbolehkan Pj Wali Kota Palembang menggunakan Rumah Dinas Wakil Gubernur.
“Menggunakan rumah dinas yang tidak sesuai peruntukannya adalah kebijakan yang tidak patut,” ujar anggota KARB.
Mereka juga menuntut pemberhentian Sekretaris Daerah Sumsel, yang dituding sebagai aktor utama berbagai kekacauan, mulai dari penggunaan rumah dinas hingga pergantian pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).
Koalisi Aktivis Desak Pj Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah Tinggalkan Rumah Dinas Wagub Sumsel. -Tribunepos.umbaran.com
Tidak hanya itu, KARB mempertanyakan sumber dana renovasi Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumsel yang mereka duga sarat indikasi korupsi.
“Kami meminta KPK, BPK, Kejagung, dan Kejati untuk mengusut tuntas masalah ini, termasuk memeriksa harta kekayaan pejabat terkait,” imbuhnya.
“Kami rakyat Sumsel tidak akan tinggal diam jika korupsi terus merajalela. Kami mengingatkan para pemimpin untuk tidak merusak tatanan daerah demi kepentingan pribadi,” tegasnya.
Reporter:Mulyadi